Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan WTP ini merupakan yang kelima didapat secara berturut-turut.
“Alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat, dan ini WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016,” kata Presiden dalam acara LHP atas LKPP tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) II tahun 2020, serta penyerahan LHP semester II tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6).
Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengapresiasi kinerja BPK dengan berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas ditengah situasi yang sulit akibat pandemi Covid-19.
"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," jelas Presiden.
Oleh karenanya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengingatkan semua pihak bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir seutuhnya. Seluruh lapisan masyarakat diminta harus tetap waspada.
Situasi luar biasa yang dihadapi bangsa harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh semua pihak, baik di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
"Sejak pandemi muncul di tahun 2020, kita sudah melakukan langkah-langkah extraordinary, termasuk dengan perubahan APBN kita. Refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar diatas 3 persen selama tiga tahun,” pungkas Presiden.
Ikut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo yaitu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Sementara hadir secara virtual Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali serta jajaran para menteri di Kabinet Indonesia Maju. (jef)
